Puisi Sukmawati Dinilai Penuhi Unsur Penodaan Agama

Jakarta- Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan menegaskan bahwa Sukmawati telah memenuhi unsur tindak pidana penodaan agama karena membawakan puisi Ibu Indonesia.

“Ibu Sukmawati telah memenuhi unsur tindak pidana penodaan agama yang diatur dalam pasal 156 A huruf a,” katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Rabu (03/04/2018).

Dia menjelaskan, unsur Pasal 156a huruf a KUHP yaitu dengan sengaja, dimuka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Soal unsur dengan sengaja, dia menerangkan unsurnya cukup pernyataan atau perbuatan itu dilakukan dengan kesadaran yang bersifat menodai atau merendahkan suatu agama. Menurutnya, unsur ini terpenuhi dengan membaca puisi yang isinya merendahkan syariat Islam berupa cadar dan adzan yang merupakan bagian dari ajaran Islam.

Untuk unsur di muka umum, kata Chandra, terpenuhi yaitu apabila pernyataan atau perbuatan cukup diucapkan di hadapan pihak ketiga, yaitu cukup dihadiri satu orang saja sudah cukup memenuhi unsur di muka umum. Atau pernyataannya atau perbuatannya didengar publik ini termasuk di muka umum.

“Dan Ibu Sukmawati membacakan puisi di acara pagelaran busana 29 tahun Anne Avantie (perancang busana wanita). Maka unsur di muka umum terpenuhi,” imbuh Chandra.

Sementara itu, unsur penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia, terpenuhi. Perbuatan Ibu Sukmawati yang terpenuhi disini adalah penodaan terhadap agama. Ia menilai, unsur penodaan agama ada dalam penggalan puisi, yaitu “Aku tak tahu Syariat Islam yang kutahu sari konde Ibu Indonesia sangatlah Indah lebih cantik dari cadar dirimu”.

“Dan frasa kalimat lainnya ‘Aku tak tahu syariat Islam yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangat elok Lebih merdu dari alunan adzan mu,” tandas Chandra.

Oleh sebab itu, ia menyeru penegak hukum untuk memproses sesuai hukum yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan, demi terwujudnya kesamaan dihadapan hukum (equality before the law).

 

 

sumber : kiblat.net

Tinggalkan Balasan